e-Government
E-government adalah
penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah (seperti : Wide Area Network,
Internet dan mobile computing) yang memungkinkan pemerintah untuk
mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis dan pihak yang
berkepentingan, dalam prakteknya, e-government adalah penggunaan internet untuk
melaksanakan urusan pemerintah dan penyediaan pelayanan publik yang lebih baik
dan cara yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Pengembangan e-government
merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang
berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara
efektif dan efisien. Melalui pengembangan dan penerapan e-government
dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan instansi
pemerintah khususnya instansi yang melaksanakan fungsi pelayanan public, dengan
berjalannya e-government ini maka diharapkan seluruh aktivitas
organisasi pemerintah dapat dilaksanakan secara elektronik sehingga mempermudah
fungsi kebijakan dan pelayanan, dalam pelaksanaannya konsep e-government
ini merupakan tanggung jawab bersama, artinya bukan hanya pemerintah saja
tetapi juga peran serta masyarakat (share goals).
Empat Tipe Relasi
e-Government
1.
Government
to Citizens (G2C)
Tipe G2C ini merupakan aplikasi
e-Government yang paling umum, yaitu dimana pemerintah membangun dan menerapkan
berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki
hubungan interaksi dengan masyarakat (rakyat).
2.
Government
to Business (G2B)
Salah satu tugas utama dari sebuah
pemerintahan adalah membentuk sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar roda
perekenomian sebuah negara dapat berjalan sebagaimana mestinya.
3.
Government
to Governments (G2G)
Di era globalisasi ini terlihat jelas
adanya kebutuhan bagi negara-negara untuk saling berkomunikasi secara lebih
intens dari hari ke hari
4.
Government
to Employees (G2E)
Pada akhirnya, aplikasi e-Government
juga diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai
negeri atau karyawan pemerintahan yang bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayan
masyarakat.
E-government diyakini dapat mendukung
menerapkan transparansi dan akuntabilitas
dalam pengelolaan sumber daya publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan efisiensi, produktivitas dan efektivitas di
pemerintahan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat dengan menerapkan on-line government dan cyber democracy. Namun demikian e-government dan e-demoracy itu penerapannya masih dalam tahap awal, termasuk di negara yang paling maju sekalipun. Alasannya, selain masalah fisik, keterbatasan jangkauan dan jaringan internet oleh keterbatasan hardware, juga oleh karena budaya IT belum meluas, terutama di kalangan pemerintah sendiri, dan juga para politisi, apalagi masyarakat luas.b. agar supaya e-government dapat terlaksana dengan baik, maka ada beberapa langkah persiapan yang perlu diambil, antara lain adalah sbb:
dalam pengelolaan sumber daya publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan efisiensi, produktivitas dan efektivitas di
pemerintahan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat dengan menerapkan on-line government dan cyber democracy. Namun demikian e-government dan e-demoracy itu penerapannya masih dalam tahap awal, termasuk di negara yang paling maju sekalipun. Alasannya, selain masalah fisik, keterbatasan jangkauan dan jaringan internet oleh keterbatasan hardware, juga oleh karena budaya IT belum meluas, terutama di kalangan pemerintah sendiri, dan juga para politisi, apalagi masyarakat luas.b. agar supaya e-government dapat terlaksana dengan baik, maka ada beberapa langkah persiapan yang perlu diambil, antara lain adalah sbb:
1. Meningkatkan information technology awareness
Sampai saat ini penggunaan teknologi informasi (TI) di tingkat pemerintahan dirasakan masih
belum memadai untuk mendukung terciptanya e-government for good governance. Untuk itu
perlu ditingkatkan IT awareness di lingkungan pemerintahan. Peningkatan IT awareness ini
bisa dimulai dengan penggunaan e-mail bagi pejabat tinggi pemerintah dan dengan
penggunaan aplikasi-aplikasi e-government yang ber''human interface" berikut petunjuk
berbahasa Indonesia.
2. Meningkatkan SDM TI
Agar supaya setiap unit Tl di instansi pemerintah mampu melaksanakan tugasnya dengan baik
dan mandiri, maka perlu peningkatan kemampuan SDM Tl di pemerintahan. Standard SDM
Tl pemerintah dan pelatihan yang ada perlu ditinjau kembali apakah masih sesuai dengan
kebutuhan. Prasarana pelatihan SDM TI pemerintah yang ada harus dioptimalkan
penggunaannya dengan program yang sesuai untuk kebutuhan e-government.
3. Pemakaian bersama Informasi
contoh Pelaksanaan
e-Government di Kota Probolinggo
Kota Probolinggo, sebagai salah satu
Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur yang sangat mendukung penerapan TIK
dalam proses pembangunan dan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat, serta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan
telah mengaplikasikan berbagai aplikasi e-Government di Kota Bayuangga ini. Hal
ini tentunya sebagai tindaklanjut dari kebijakan Pemerintah Kota Probolingo
dalam mewujudkan clean and Good Governance.
Pelaksanaan aplikasi e-Government di
Kota Probolinggo dilaksanakan oleh semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kota
Probolinggo, dengan pusat layanan yang berada di BAPPEDA Kota Probolinggo, di
Bidang Data dan Litbang. Selain itu, terdapat pula beberapa layanan yang
diaplikasikan di SKPD lain, utamanya di Bagian Humas dan Protokol dengan Radio
Suara Kota Probolinggo yang berada di dalamnya.
http://www.ginandjar.com/public/05EGovernment.pdf
http://dedy9o.blogspot.com/2013/03/e-government.html
https://avicinna.wordpress.com/probolinggo/e-government-dan-pegi-di-kota-probolinggo/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar